kebijakan publik tanah air betah

 I. Pendahuluan

Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa (more…)

Sedikit Menilik Alur Proses Penetapan dan Perhitungan Dana Alokasi Khusus March 1, 2012
Posted by Robby Alexander Sirait in EKONOMI.
Tags: DANA PERIMBANGAN, EKONOMI, KEBIJAKAN PUBLIK
add a comment
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Transfer DAK merupakan konsekuensi lahirnya Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah ; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 (more…)

Alternatif Solusi Kemacetan Jakarta : Penyediaan Moda Transportasi KRL Commuter dan Busway Terintegrasi August 10, 2011
Posted by Robby Alexander Sirait in EKONOMI.
Tags: INFRASTRUKTUR, KEBIJAKAN PUBLIK
add a comment
Permasalahan kemacetan di Jakarta bukan lagi masalah baru tetapi sudah menjadi masalah klasik yang hingga saat ini belum ada solusi yang tepat untuk mengatasinya. Beberapa cara telah ditempuh oleh pemerintah khususnya pemerintah provinsi DKI, akan tetapi masih saja tidak mampu menyelesaikan kemacetan. Kegagalan solusi hingga hari ini lebih diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih bersifat parsial,tidak terintegrasi dengan kebijakan lainnya dan kebijakan-kebijakan selama ini tidak didukung oleh kebijakan pendukung lainnya. Coba kita lihat kebijakan Busway yang menjadi salah satu kebijakan alternatif untuk mengurangi kemacetan tidak mampu mengurangi kemacetan di Jakarta. Kegagalan ini diakibatkan oleh tidak adanya kebijakan lain yang terintegrasi dengan kebijakan lainnya (Busway). (more…)

Lucunya Negeri Ini : Pernyataan konyol pejabat February 9, 2011
Posted by Robby Alexander Sirait in EKONOMI.
Tags: EKONOMI, KEBIJAKAN PUBLIK, NASIONALISME
add a comment
Kenaikan harga cabe di penghujung akhir tahun 2010 yang lalu kemungkinannya hanya disebabkan oleh satu hal, yakni pergesaran titik keseimbangan harga yang diakibatkan oleh pergeseran supply dan demand cabe di pasar. Untuk kasus tahun 2010 lebih cenderung diakibatkan bergesernya pasokan (supply) cabe ke pasar sehingga mendorong kenaikan harga cabe di pasar. Pergeseran pasokan cabe (berkurangnya dan cenderung langka) di pasar diakibatkan oleh terganggunya produksi yang dialami oleh para petani yang diakibatkan oleh bergesernya perubahan cuaca yang mengganggu pola dan kuantitas produksi cabe. perubahan cuaca ini sangat mempengaruhi produksi cabe yang dikarenakan produksi cabe sangat bergantung kepada cuaca khususnya kelembaban udara dan kadar air tanah. Selain terganggunya produksi cabe yang terjadi di akhir tahun 2010, (more…)

Kebijakan kenaikan TDL ditengah-tengah kenaikan harga sembako, musim sekolah dan menjelang bulan ramadhan : Kebijakan yang tak berhati nurani dan tak punya strategi July 16, 2010
Posted by Robby Alexander Sirait in EKONOMI.
Tags: EKONOMI, KEBIJAKAN PUBLIK, PKR, TDL
1 comment so far

Per 1 juli 2010 pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan tarif TDL dengan kenaikan rat-rata 10 persen. Ada 2 alasan mendasar pemerintah yang terekam dalam menetapkan kenaikan TDL ini adalah besarnya subsidi di dalam APBN seperti yang dikutip dari pernyataan presiden “”Kalau ditambah terus, APBN bisa jebol, kalau jebol kita tidak bisa membiayai yang lain, seperti pendidikan, penanggulangan kemiskinan dan lain lain,” jelas Presiden.” dan mungkin pertimbangan lainnya adalah harga TDL saat ini masih jauh dari harga keekonomian sehingga dibutuhkan kebijakan yang mendorong harga TDL mendekati harga keekonomian.

Ditinjau dari berbagai literatur keilmiahan, (more…)

Market Based Environmental Policies October 17, 2008
Posted by Robby Alexander Sirait in EKONOMI.
Tags: EKONOMI, KEBIJAKAN PUBLIK
add a comment
Kerusakan lingkungan sebagai bentuk eksternalitas nagatif sebuah aktifitas ekonomi dapat ditangani dengan menggunakan pendekatan berbasis mekanisme pasar. Pendekatan berbasis mekanisme pasar adalah Penerapkankebijakan-kebijakan yang didasarkan pada pendekatan pasar, yang dapat memadukan insentif pribadi/swasta dengan efisiensi sosial. Pendekatan berbasis mekanisme pasar ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :

·Cost effectivness – Pendekatan yang (more…)

“ Advocacy and Pluralism in Planning” September 6, 2008
Posted by Robby Alexander Sirait in EKONOMI.
Tags: EKONOMI, KEBIJAKAN PUBLIK
1 comment so far
Dalam konsep pembangunan masyarakat, perencanaan adalah kegiatan untuk memperkirakan kejadian di masa depan, menganalisa keadaan dan menyelesaikan masalah, bersifat rasional dan disusun dengan menggunakan metode tertentu, untuk memperkirakan sesuatu keadaan di masa depan berdasarkan data dan informasi masa lalu dan sekarang. Produk dan sebuah perencanaan dapat berbentuk unitary plan dan plural plan. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah pada umumnya bersifat unitary plan. Unitary plan adalah Perencanaan komprehensif yang disusun oleh satu lembaga, umumnya oleh pemerintah. Perencanaan ini biasanya bersifat tidak lengkap dan tidak memadai karena membutuhkan beban waktu, tenaga dan biaya yang terlalu besar. (more…)

“ Equity Planning” September 4, 2008
Posted by Robby Alexander Sirait in EKONOMI.
Tags: EKONOMI, KEBIJAKAN PUBLIK
add a comment
Perencanaan ekuitas merupakan perencanaan yang bertujuan untuk melakukan redistribusi sumber daya yang ada dengan paradigma pemertaan atau ekuitas, redistribusi tersebut adalah proses redistribusi kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung (miskin) secara ekonomi. Dalam melaksanakan perencanaan ini, perencana ekuitas tidak bisa melupakan atau harus mengikuti paradigma pemerataan dan partisipatori masyarakat. Dalam perencanaan ini, paradigma perencanaan tidak hanya cukup dengan menggunakan paradigma “growth”, ini dikarenakan permasalahan perencanaan pembangunan tidak hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi akan tetapi ada permasalahan lain yang muncul, dimana adanya ketidakmerataan akses sumber daya ekonomi di masyarakat. Dengan latar belakang permasalahan munculnya ketidakmerataan akses sumber daya ekonomi baik antar masyarakat, antara urban dengan rural maupun antar daerah.

(more…)

Kebijakan BLT : Masalah dan Dampak Kebijakan June 4, 2008
Posted by Robby Alexander Sirait in EKONOMI.
Tags: EKONOMI, KEBIJAKAN PUBLIK
16 comments
Setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan BBM, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi kebijakan turunan dari kebijakan kenaikan BBM tersebut. Kebijakan BLT yang diluncurkan pemerintah ini, menuai banyak protes mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat baik nasional maupun daerah. Kebijakan yang sama juga pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2005, ketika pemerintah menaikkan BBM sebesar 126 persen.

Disatu sisi, kebijakan BLT ini mungkin akan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. Dengan BLT, kenaikan biaya hidup yang diakibatkan oleh kenaikan BBM secara langsung maupun dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM, (more…)